Oleh:
Welly Aurora Myouriko
Sipil biasa, wiraswasta yang suka bertuka jokes via grup Whatsapp
Kalau berbicara tentang pejabat publik di Indonesia, kadang kita jadi bingung. Mereka ini sebenarnya pejabat negara atau konten kreator? Sebab, bedanya tipis sekali.
Sama-sama suka buat viral, bedanya pejabat viral bukan karena karya, melainkan karena salah ngomong.
Entah kenapa. Bagi pejabat di negeri ini, komunikasi publik sudah menjadi semacam hobi, bukan kebutuhan dasar.
Padahal, di era digital, satu kalimat salah ucap dan sasaran bisa lebih bahaya daripada salah tanda tangan anggaran.
Karena kalau anggaran salah, yang heboh rakyat daerah tertentu. Tapi kalau komunikasi salah, yang heboh satu Indonesia plus diaspora.
Komedi yang terstruktur dan terlembaga
Bukan sekali atau dua kali kita mendengar pernyataan pejabat publik yang bikin rakyat tepuk jidat.
Dari Kepala Kantor Kepresidenan, Menteri, Bupati, sampai pak RT yang podiumnya di pos ronda, kualitas dan konsistensi komedinya sama.
Semuanya punya gaya komunikasi publik yang sama. Bedanya hanya podium dan gelar pendidikan saja.
Kita ambil beberapa contoh saja. Dari pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara saat menanggapi teror kepala babi kepada media TEMPO. “Sudah dimasak saja”.
Kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang, “emang mbahmu, leluhurmu bisa membuat tanah”. Menteri Kesehatan “orang dengan gaji 15 juta lebih pintar dan sehat daripada yang 5 juta,” juga “pria dengan ukuran celana 33-34 lebih cepat mengahadap Allah”.
Belum lagi Menteri Koperasi yang menyatakan akan memberikan pajak kepada pelaku judi online.
Begitu juga dengan Menteri ESDM yang hobi viral atas pernyataannya, semisal “jangan kufur nikmat” sebagai respon atas sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan “kampus pabrik pengangguran” yang mereduksi kampus seolah-olah hanya untuk melahirkan tenaga kerja.
Sampai yang terakhir adalah Bupati Pati yang menantang warganya. “Jangankan 5.000 orang, 50.000 ribu orang suruh kerahkan. Saya tidak akan gentar”.
Pernyataan tersebut memicu kemarahan warga dan berujung demonstrasi pada 13 Agustus lalu, selain karena alasan utama yaitu kebijakan Bupati Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Beberapa contoh pernyataan tadi selain tidak berdasarkan data dan kajian ilmiah, juga seakan-akan yang penting ngomong daripada ngomong yang penting.
Kebijakan demi kebijakan yang akan dibuat berdasarkan pernyataan tidak jelas dan lucu ini akan memiliki dampak kepada hidup masyarakat banyak.
Padahal mereka sempat diagendakan untuk mengikuti retreat setelah pelantikan, apakah di sana tidak diajarkan bagaimana cara komunikasi dengan publik?
Dengan biaya kegiatan mencapai 12 miliar rupiah, tentunya sangat mudah untuk membuat satu sesi tentang komunikasi publik yang menghadirkan pakar-pakar komunikasi publik di Indonesia.
Atau jangan-jangan, ketika kegiatan retreat itu, gaya komunikasi publik seperti ini dijadikan sebagai role model komunikasi pejabat di Indonesia?
Kecurigaan akan hal itu semakin kuat karena melihat begitu banyaknya pejabat yang hobi salah bicara. Suatu komedi yang sangat terstruktur dan terlembaga dengan baik.
Menghibur yang miskin menyapa kematian
Jika kita lihat dari sisi positifnya, mungkin gaya komunikasi seperti ini sebagai salah satu strategi menghibur masyarakat yang mereka anggap miskin finansial.
Tetapi, di balik semua kelucuan ini, ada realita yang tidak lucu sama sekali di negara yang berdasarkan data Badan Pusat Statisik jumlah penduduknya sebanyak 286.693.693 jiwa atau hampir mencapai 300 juta jiwa ini.
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendidasmen), angka putus sekolah di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 3,9 juta anak.
Per Maret 2025, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 8,47%, atau sekitar 23,85 juta orang, serta permasalahan lainnya.
Kita seperti menonton film komedi yang endingnya tragis. Kita sudah ngakak 2 jam lebih, eh ternyata karakter protagonisnya mati di akhir cerita. Jadi kita ketawa terbahak-terbahak, lalu menangis, dan mati tertawa.
Pola Komunikasi yang sangat template
Pejabat publik kita juga memiliki pola komunikasi yang sangat template sekali. Yang penting ngomong, kemudian viral, lalu klarifikasi, akhirnya diulangi lagi.
Kebiasaan ceplas-ceplos, kurang empati, dan tidak melek digital adalah kecelakaan dalam pola komunikasi publik pejabat kita saat ini.
Memang betul ada peribahasa “lidah tak bertulang”, tapi bukan berarti kemampuan komunikasi tidak bisa dilatih.
Masalah pernyataan yang viral dan penuh kontroversi seperti saat ini seperti sinyal Wi-fi di kampung, sering putus nyambung, kadang sinyalnya penuh, tetapi isinya loading melulu.
Masalahnya, blunder pejabat itu bukan berhenti di ruang konferensi pers. Begitu keluar, publik langsung ubah jadi konten.
Netizen kita ini memang bakatnya luar biasa. Ada pejabat salah ngomong, lima menit kemudian sudah ada stiker WA, meme Instagram, bahkan remix TikTok.
Dan yang lebih lucu lagi, setiap kali pejabat salah ngomong, pasti ada yang namanya “klarifikasi.” Harapannya sih buat meluruskan.
Tapi kenyataannya? Klarifikasi itu seringkali malah jadi bahan meme jilid dua. Netizen kita kan nggak kalah kreatif sama tim kreatif acara televisi.
Jadi begitu ada klarifikasi, langsung dipotong, dijadiin stiker, atau diberi caption: “Maksud Bapak bukan begitu.”
Tapi ya sudahlah. Selama mereka masih hobi ngomong aneh-aneh, setidaknya kita tidak akan pernah kekurangan bahan ketawa.
Mungkin ini adalah berkah terselubung: di tengah mahalnya biaya hidup dan pajak, setidaknya kita di sediakan metode Miskin ketawa cara Indonesia. Jika perlu diberi tagline “Indonesia Bergelimang haha!”