TEROPONG—Marselinus Tanggu Holo, seorang aktivis yang merupakan mantan presiden mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) ‘APMD’ Yogyakarta periode 2017/2018, menilai diskusi tentang pendidikan masih belum menjadi perhatian serius.
Menurut Marsel, diskusi tentang pendidikan hanya dilakukan pada momen-momen tertentu saja, seperti pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan tidak dilakukan secara terus menerus, sehingga gaungnya tidak sampai membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sektor pendidikan di Indonesia.
Bagi dia, ketika orang masih mendiskusikan tentang pendidikan, berarti pendidikan kita masih mengalami degradasi yang kuat karena negara belum maksimal memberikan pelayanan kepada warga.
“Kita masih sibuk membicarakan biaya pendidikan harus gratis, mencari sekolah formal yang murah, administrasi yang begitu formalistik sehingga orang tidak punya kebebasan dan kelegaan mencari inti pendidikan yang sebenarnya,” ungkap Marsel.
Hal itu disampaikan Marsel pada kegiatan diskusi yang diagendakan Dewan Pimpinan Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPK-GMNI) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) ‘APMD’ Yogyakarta. Diskusi tersebut dilaksanakan dalam rangka merespon Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dirayakan dua hari sebelumnya Kamis, (2/5/2024).
Diskusi dengan tema “Transformasi Pendidikan dan Pendangkalan Intelektual di Indonesia” tersebut dipandu oleh Yepsi Umbu, Kader DPK GMNI STPMD ‘APMD’ Yogyakarta dan berlangsung di Common Room Kampus STPMD ‘APMD’ Yogyakarta pada Sabtu (4/5/2024).
Marsel yang merupakan alumni STPMD ‘APMD’ Yogyakarta tersebut mengatakan terdapat beberapa masalah serius terkait pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia. Pertama, negara digunakan untuk memperbudak orang dari segi pendidikan. Negara hanya membiayai orang yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi alat negara. Sementara itu, kata Marsel, orang-orang yang tenaganya tidak dibutuhkan negara tidak dibiayai kecuali swadaya sendiri.
Kedua, orientasi pendidikan kita hanya untuk mendapat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi, mendapat pekerjaan dan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Akan tetapi, kita alpa mendiskursuskan atau menanyakan esensi pendidikan. Esensi pendidikan, kata Marsel, adalah supaya manusia merdeka dalam berpikir, bertindak dan menentukan pilihan hidupnya sendiri dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya.
Ketiga, biaya pendidikan begitu mahal dan kebebasan akademik masih dibatasi. Orang yang mengkritisi suatu kebijakan, kata Marsel, dianggap bertentangan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan negara justru mengamini itu. “Lihat saja, mengurus apa saja di kampus, segala sesuatunya pasti dibayar. Pendidikan kita bukannya naik kelas, malah turun kelas” kata Marsel.
Terhadap situasi tersebut, Marsel menegaskan agar mahasiswa tidak boleh diam. Jika mahasiswa tutup mata dan tidak peduli, ungkap Marsel, sebetulnya sedang membiarkan dan melanggengkan masalah yang menggerogoti dunia pendidikan. “Suara-suara kritis perlu dilebarkan lagi,” katanya.
Keempat, stigma sosial masih begitu kuat yang menilai kepintaran seseorang dari tinggi atau rendahnya IPK, dan menganggap bahwa mahasiswa yang berorganisasi pasti tidak serius berkuliah. Marsel menilai bahwa feodalisme masih mengakar kuat dalam dunia pendidikan kita. “Selama feodalisme masih ada dalam dunia pendidikan kita, jangan harap pendidikan kita akan maju,” ungkap Marsel.
Sistem dunia pendidikan kita masih amburadul. Untuk merubah itu, kata Marsel, dengan adanya orang-orang yang memiliki prinsip idealis dengan mengutamakan kepentingan bangsa untuk masuk dalam sistem kekuasaan.
Marsel mengharapkan agar kita memiliki komitmen dan keberpihakan yang jelas bahkan berani ‘melawan arus’ untuk melakukan transformasi ke arah yang lebih baik di tengah menguatnya anggapan dalam masyarakat bahwa ‘semua orang akan sama saja jika sudah masuk ke dalam sistem’.
Pada sesi diskusi, Nurul Aliah, Demisoner Wakombid Aksi dan Advokasi menjelaskan perbedaan sistem pendidikan Indonesia dengan Finlandia. Di Finlandia, kata Aliah, siswa diberi kebebasan untuk menekuni bidang keilmuan yang diminati sehingga mereka belajar tanpa tekanan. Berbeda halnya di Indonesia, setiap siswa dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran (mapel) umum, peminatan dan khusus. “Padahal setiap siswa memiliki kelebihan dan keunikan masing-masing,” katanya.
Selain itu, Alia juga menyampaikan bahwa beberapa mahasiswa berkuliah atau memilih jurusan bukan karena kehendaknya sendiri melainkan mengikuti kemauan orang tua yang dipaksakan kepada mereka. “Akibatnya, mereka jarang aktif di kelas dan tidak memiliki gairah belajar yang tinggi,” katanya. (Vansianus Masir)