Oleh:
Gregorius Sahdan
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) ‘APMD’ Yogyakarta
Kebijakan publik merupakan perbuatan kekuasaan atau governing of the power (Fasenfest, 2010, Sahdan, 2024).
Karena kebijakan publik merupakan perbuatan kekuasaan, maka penting sekali untuk memahami kebijakan publik dalam konteks karakter kekuasaan pemerintah. Terdapat lima fungsi utama kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.
Pertama, melindungi masyarakat (power to) dari ancaman eksternal dan internal misalnya melindungi masyarakat dari kelaparan, kemiskinan, kekerasan dan sebagainya.
Kedua, menyelamatkan masyarakat (power over) dari situasi dan kondisi internal yang kurang menguntungkan, misalnya menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan seperti adanya kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Ketiga, memberdayakan masyarakat (power to empowerment). Keempat, membangun relasi atau kerja sama (power to relation); dan kelima, berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (power to service delivery).
Karakter kekuasaan
Setiap kekuasaan memiliki karakter sendiri yang mempengaruhi bagaimana mereka membentuk kebijakan publik.
Berikut beberapa bentuk kekuasaan yang membentuk kebijakan publik.
Pertama, kekuasaan feodalistik. Kekuasaan feodalistik membentuk kebijakan publik berdasarkan kehendak raja, kaisar, ratu, kepala suku dan sebagainya.
Dalam kekuasaan feodalistik, kebijakan publik merepresentasi kepentingan kekuasaan, bukan kepentingan publik.
Kedua, kekuasaan birokratik. Kekuasaan birokratik membentuk kebijakan publik yang lebih mengutamakan prosedur administrasi, ketaatan pada hukum, bukan pada kondisi riil yang dialami oleh masyarakat.
Menurut Donnell (1974) kekuasaan birokratik memiliki berbagai varian kebijakan yaitu: pertama, kebijakan birokratik otoriter yang ditandai dengan kepentingan militer yang sangat menonjol dalam kebijakan dan otoritas kebijakan dijalankan dengan cara represi dan koersi.
Kedua, kebijakan birokratik politik yang dibuat demi kepentingan sekelompok elite dalam pemerintahan; ketiga, kebijakan birokratik kapitalis yang dibuat untuk kepentingan kaum kapitalis.
Dalam kebijakan birokratik kapitalis, prosedur, debirokratisasi, privatisasi dan deregulasi dibuat untuk memenuhi kepentingan investor atau kaum kapitalis.
Ketiga, kekuasaan teknokratik. Kekuasaan teknokratik merumuskan kebijakan publik yang dibuat oleh para ahli, para profesional dari berbagai disiplin ilmu.
Kekuasaan teknokratik berbasis data empirik dengan mengagungkan cara berpikir yang rasional.
Dalam kekuasaan teknokratik, ada banyak aplikasi yang disediakan oleh para ahli untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Coller (2001), terdapat tiga varian kebijakan dari bentuk kekuasaan teknokratik yaitu kebijakan teknokratik otoriter, teknokratik politik dan teknokratik kapitalis.
Keempat, kekuasaan populis. Kekuasaan populis membentuk kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan elite atau oligarki dalam pemerintahan.
Kekuasaan populis merupakan kritikan terhadap kekuasaan demokrasi yang dalam praktiknya bias elite dan hanya melayani kaum kapitalis, pemilik modal.
Kelima, kekuasaan demokrasi. Dalam kekuasaan demokrasi, kebijakan publik yang disusun berdasarkan partisipasi publik yang tinggi dengan ruang yang lebih besar dalam menampung aspirasi masyarakat.
Dalam bentuk kebijakan demokrasi, rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki akses terhadap sumber-sumber pengambilan keputusan dalam ruang-ruang publik, baik di lembaga perwakilan maupun di lembaga-lembaga pemerintah.
Kebijakan rezim Prabowo
Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), Danantara dan Revisi UU TNI merupakan tiga bentuk kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, memiliki karakter yang kuat sebagai bentuk kebijakan publik teknokratik otoriter dan teknokratik kapitalis (Sahdan, 2025).
Ketiga kebijakan tersebut dianggap sebagai kebijakan teknokratik otoriter karena dibuat tanpa partisipasi publik yang lebih luas, mengandalkan kajian-kajian teknokratik dan kental dengan kepentingan militer yang dijalankan dengan cara represif dan koersif.
Teror kepala babi dan bangkai tikus untuk Tempo beberapa waktu lalu merupakan bagian dari pemaksaaan atas kebijakan teknokratik otoriter yang dibuat oleh pemerintah.
Kebijakan MBG yang memakan uang negara sekitar 171 triliun rupiah setiap tahun dan Danantara yang melakukan konsolidasi anggaran negara sampai dengan 306 triliun dari penghematan APBD dan APBN, merupakan bagian dari kebijakan untuk memakmurkan sekelompok elite dalam pemerintahan, membuat mereka menghimpun keuntungan sebesar-besarnya.
Setiap kebijakan publik diproduksi dan beroperasi dalam rezim atau kekuasaan tertentu.
Setiap varian kekuasaan memiliki karakteristik tertentu dalam mengambil kebijakan publik.
Pemerintahan Prabowo yang sedang berkuasa saat ini memiliki karakteristik sebagai rezim teknokratik otoriter.
Kepercayaannya yang berlebihan dengan para teknokrat dengan pendekatan militeristik yang kuat dengan bahasa “ndasmu” mencerminkan tindakan represif dan koersif digunakan untuk membangun kepatuhan dan kecintaan terhadap Prabowo yang sedang berkuasa dan menikmati kekuasaanya.