Oleh:
M. Alif Febriansyah,
Ketua Dewan Pimpinan Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPK-GMNI) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) ‘AAN’ Yogyakarta
Secara historis, organisasi mahasiswa lahir sebagai wadah perjuangan intelektual dan sosial-politik. Dari lahirnya organisasi Budi Utomo pada 1908 hingga gerakan reformasi 1998, mahasiswa selalu tampil sebagai pelopor perubahan yang menolak ketimpangan.
Namun ironisnya, di tengah semangat progresif itu, organisasi mahasiswa justru menyimpan paradoks: di dalamnya berkembang sistem feodalisme.
Feodalisme menurut Sartono Kartodirdjo (1982) merupakan sistem sosial di mana kekuasaan ditentukan oleh hierarki dan hubungan patron-klien yang kaku, dengan ciri utama adanya kekuasaan yang menuntut loyalitas tanpa perlu legitimasi rasional.
Dalam kerangka pemikiran Michel Foucault (1977) tentang disciplinary power, kekuasaan semacam ini bekerja melalui pengawasan dan normalisasi, bukan lagi dengan kekerasan terbuka, tetapi lewat mekanisme sosial yang membuat individu mengawasi dirinya sendiri agar patuh pada aturan tak tertulis.
Dalam konteks organisasi mahasiswa, feodalisme muncul dalam bentuk kultus individu terhadap senior, serta relasi subordinatif yang mengerdilkan partisipasi kritis anggota baru.
Fenomena ini semakin jelas terlihat dalam praktik kaderisasi. Banyak organisasi masih menjadikan senioritas sebagai ukuran sahnya seseorang menjadi “bagian” dari kelompok.
Calon anggota dipaksa melewati proses “pembentukan mental” yang sering kali berujung pada kekerasan verbal, psikis, bahkan fisik.
Alih-alih menanamkan nilai perjuangan dan solidaritas, proses ini lebih sering menghasilkan ketakutan dan ketertundukan.
Junior belajar untuk patuh bukan karena paham, tapi karena takut. Kultur semacam ini tentu mengebiri rasionalitas mahasiswa.
Persoalan struktural
Budaya senioritas di organisasi mahasiswa bukan sekadar perilaku individual, melainkan mengutip Pierre Bourdieu (1990) dalam konsep habitus dan field, adalah manifestasi dari struktur sosial yang terus direproduksi dan diterima sebagai kebiasaan dan diangggap wajar-wajar saja.
Dalam struktur sosial semacam itu, relasi kuasa antara senior dan junior tidak lagi bersifat egaliter, tetapi bergeser menjadi relasi dominasi yang menuntut kepatuhan, bukan kesadaran.
Ini sama sekali tidak memproduksi pengetahuan, tetapi justru mengekang dinamika berpikir dan kemerdekaan berpendapat antarmahasiswa.
Organisasi mahasiswa yang sejatinya menjadi the center of reason berubah menjadi ruang di mana logika hierarki lebih kuat daripada logika argumentasi.
Dalam jangka panjang, budaya ini membentuk karakter anggota/kader yang lebih menghamba pada figur daripada nilai.
Akibatnya, organisasi kehilangan fungsinya sebagai laboratorium demokrasi, bergeser menjadi miniatur kekuasaan yang mengajarkan subordinasi, bukan emansipasi.
Padahal, seperti ditegaskan Soekarno dalam pidatonya “Pembangunan Karakter Bangsa” (1930), “bangsa yang merdeka hanya bisa dibangun di atas manusia-manusia merdeka, bukan manusia yang tunduk pada otoritas tanpa kesadaran.”
Pembentukan karakter semu
Masalahnya, budaya senioritas dan feodalisme ini terus bertahan karena dilanggengkan oleh mekanisme legitimasi sosial.
Senior yang dulu ditindas oleh seniornya merasa berhak menindas generasi berikutnya atas nama “proses.”
Lingkaran ini membentuk semacam tradisi kekerasan simbolik yang sulit diputus karena dibungkus oleh retorika pembentukan karakter.
Dalam praktiknya, kekuasaan senior sering dibenarkan dengan dalih “pendewasaan diri,” “pembentukan militansi,” atau “uji loyalitas,” padahal secara substansial tidak lebih dari bentuk penindasan yang dibungkus idealisme semu.
Kritik terhadap fenomena ini sebenarnya sudah lama disuarakan, baik dari kalangan akademisi maupun aktivis.
Namun perlawanan terhadap budaya senioritas sering kali dianggap sebagai sikap “melawan tradisi,” bahkan dicap “tidak sopan” atau “kurang ajar.”
Padahal, kritik adalah jantung dari intelektualitas. Tanpa kemampuan mengkritik, organisasi mahasiswa hanya akan melahirkan kader yang jinak dan kehilangan daya kritisnya.
Dalam kerangka Marhaenisme yang digagas Soekarno, kesadaran kritis merupakan dasar pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan dalam bentuk simbolik dan struktural di tubuh organisasi itu sendiri.
Sikap feodal dalam organisasi mahasiswa berdampak pada hilangnya nilai solidaritas horizontal. Junior dan senior tak lagi berhubungan sebagai sesama pembelajar, melainkan sebagai atasan dan bawahan.
Padahal, esensi pendidikan politik di organisasi adalah proses dialektika, pertukaran gagasan antara yang lebih dahulu belajar dan yang baru mengenal medan perjuangan.
Ketika hierarki menggantikan dialog, organisasi kehilangan dinamika intelektualnya. Mahasiswa yang mestinya menjadi agen rasional malah direduksi menjadi pengikut doktrin.
Dalam logika Gramsci, inilah bentuk hegemoni paling halus, dominasi yang tidak lagi dipaksakan, tetapi diterima secara sukarela karena telah menjadi “tradisi” bersama.
Memutus mata rantai
Selama organisasi mahasiswa masih mendidik dengan cara menundukkan, mereka bukan sedang membentuk pejuang, melainkan memperpanjang rantai penindasan yang dulu mereka sumpahi untuk dihancurkan. Terhadap persoalan ini, saya memiliki dua tawaran solusi.
Pertama, perlu dilakukan dekonstruksi terhadap sistem kaderisasi yang menormalisasi kekuasaan senior. Mitos senioritas harus diruntuhkan.
Kaderisasi harus dikembalikan pada esensinya: proses pendidikan ideologis dan intelektual, bukan ajang pembuktian ego.
Nilai-nilai berbasis hak asasi manusia seperti kesetaraan, dialog, dan empati harus menjadi fondasi utama agar organisasi mahasiswa bisa benar-benar menjadi ruang pembelajaran demokrasi dan kesetaraan sosial.
Kedua, organisasi harus membuka ruang refleksi kolektif yaitu semacam forum etik internal, yang berfungsi sebagai mekanisme evaluasi terhadap praktik-praktik kaderisasi dan relasi kuasa di dalamnya.
Pada akhirnya, dekonstruksi kuasa senioritas bukan sekadar urusan internal organisasi mahasiswa, melainkan bagian dari proyek kebangsaan yang lebih besar: membangun manusia Indonesia yang merdeka berpikir, berani berbeda, dan setara dalam martabat.
Karena di tangan mahasiswa yang bebas dari feodalisme, cita-cita demokrasi tak lagi berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi kenyataan yang hidup dalam setiap tindakan dan relasi sosial.
Editor: Vansianus Masir