Oleh:

Margen Enembe

Pemimpin Redaksi LPM TEROPONG Periode 2026/2027

Saat ini Indonesia tengah digemparkan oleh beredarnya film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang memperlihatkan realitas kehidupan masyarakat Papua.

Film ini berhasil menarik perhatian publik dan memunculkan berbagai pandangan mengenai kondisi masyarakat Papua yang dinilai memprihatinkan.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kehadiran aparat keamanan. Dari situ muncul pertanyaan kritis: sebenarnya aparat keamanan berpihak kepada siapa?

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa aparat keamanan menjalankan tugas yang berkaitan dengan kepentingan negara. Namun, persoalan yang kemudian muncul adalah dilema moral mengenai siapa yang sesungguhnya mereka layani.

Di satu sisi, aparat hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat. Di sisi lain, mereka juga menjalankan kebijakan dan kepentingan pemerintah.

Persoalan ini semakin mendalam ketika menyoroti perluasan penerimaan anggota aparat keamanan di Papua. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan yang lebih besar bagi putra-putri Papua untuk bergabung dalam institusi keamanan negara.

Sebagian orang menilai langkah ini sebagai bentuk dukungan negara sekaligus peluang kerja bagi masyarakat Papua. Namun, jika melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, Papua juga menjadi wilayah dengan intensitas pembangunan dan investasi yang terus meningkat.

Tambang, pembangunan infrastruktur, perkebunan, sampai dengan berbagai proyek strategis nasional masuk dan mengubah ruang hidup masyarakat lokal.

Bersama dengan hal tersebut, hadirnya aparat keamanan juga semakin meningkat di berbagai wilayah. Negara menyampaikan bahwa penambahan aparat bertujuan menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat.

Tetapi yang dirasakan masyarakat, aparat sering hadir bersamaan dengan proyek pembangunan dan kepentingan perusahaan besar. Kondisi ini kemudian melahirkan pandangan bahwa aparat keamanan tidak lagi sepenuhnya berdiri untuk rakyat, melainkan turut menjaga kepentingan negara dan kaum kapitalis.

Di balik persoalan tersebut terdapat masalah yang lebih mendalam. Putra-putri Papua yang bergabung dalam institusi keamanan secara tidak langsung ditempatkan pada posisi yang sulit, yaitu antara berpihak kepada masyarakatnya sendiri atau menjalankan kepentingan institusi negara.

Memicu Konflik Horizontal

Dilema ini perlahan membentuk jarak sosial di antara masyarakat Papua.

Tidak jarang, ketika terjadi konflik tanah adat, demonstrasi, atau penolakan terhadap proyek tertentu, aparat yang turun ke lapangan sering kali juga merupakan orang Papua.

Pada kondisi tersebut, hubungan kemanusiaan mulai menghilang. Saudara sendiri dapat berhadapan dengan saudara lainnya atas nama keamanan negara.

Hal yang kemudian menjadi perhatiannya bukan hanya meningkatnya jumlah aparat, tetapi juga mulai hilangnya rasa empati dan solidaritas sosial.

Ketika seseorang terus ditempatkan dalam sistem yang menuntut kepatuhan penuh terhadap kepentingan negara, maka kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dapat perlahan berkurang.

Situasi-situasi ini kemudian membuat sebagian masyarakat Papua merasa semakin dijauhkan dari kedudukannya atas tanah dan ruang hidupnya sendiri.

Tanah adat mulai berkurang, ruang budaya semakin terdesak, sementara masyarakat asli perlahan kehilangan posisi dalam wilayah yang selama ini menjadi tempat hidup mereka.

Melalui Pesta Babi publik kemudian diajak melihat bahwa Papua bukan hanya sekadar wilayah konflik yang sering dinarasikan. Papua adalah ruang hidup yang memiliki berbagai budaya, relasi sosial, dan nilai kemanusiaan yang kuat.

Oleh karena itu, hal-hal terkait kehidupan masyarakat di Papua tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan semata. Selain itu, masyarakat Papua tidak boleh hanya dijadikan sumber daya demi kelancaran ketenangan politik ataupun eksploitasi sumber daya alam.

Masyarakat Papua harus ditempatkan sebagai subjek, dimana mereka adalah pemilik sah tanah tersebut yang suara, hak, dan martabatnya harus dihargai.

Pembangunan harus benar-benar berpihak pada masyarakat asli Papua, sehingga tidak memperbesar ketimpangan juga memperdalam luka-luka sosial yang telah berlangsung selama 60 tahun sejak menjadi bagian dari NKRI.

Jika hal ini terus diabaikan, lambat laun yang hilang bukan hanya tanahnya, melainkan juga nilai kemanusiaan serta keberadaan masyarakat asli Papua itu sendiri.