TEROPONG—Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Ir. Mohammad Jumhur Hidayat, M.Si., menegaskan bahwa pembangunan sosial tidak dapat dipisahkan dari aspek lingkungan hidup. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui indikator ekonomi dan sosial, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas lingkungan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional bertajuk “Menghidupkan Indikator Lingkungan untuk Pembangunan Sosial” Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kongres IV Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia (APSI) yang diselenggarakan di Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (24/7/2026).
Dalam pemaparannya, Jumhur menjelaskan bahwa pembangunan sosial harus dipahami sebagai perpaduan antara pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh peningkatan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan.
“Pembangunan sosial itu artinya ada manusia di dalamnya. Manusia hidup dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, pembangunan sosial dan ekologi tidak bisa dipisahkan,” ujar Jumhur.
Ia menambahkan bahwa pembangunan akan kehilangan maknanya apabila masyarakat masih hidup di tengah lingkungan yang tercemar atau kesulitan memperoleh kebutuhan dasar, seperti udara bersih dan air layak konsumsi.
“Menurut saya, yang paling penting adalah pembangunan manusia dan pembangunan lingkungan berjalan bersama. Buat apa orang sehat di dalam ruangan kalau ketika keluar harus menghirup asap, atau ketika ingin minum air bersih harus membayar mahal? Saya rasa itu bukan pembangunan yang sehat,” katanya.
Selain membahas pentingnya indikator lingkungan dalam pembangunan sosial, Jumhur juga menyoroti perlunya penyempurnaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurutnya, selama ini AMDAL lebih banyak berfokus pada dampak fisik suatu proyek terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara atau kerusakan tanah. Sementara itu, aspek sosial yang berkaitan dengan kesiapan masyarakat (social preparation) dan integrasi sosial (social integration) masih belum mendapat perhatian yang memadai.
Akibatnya, tidak sedikit proyek pembangunan yang dinilai berhasil dari sisi teknis lingkungan, tetapi justru menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Kita juga keliru. Indikator lingkungan lupa memasukkan unsur sosial. AMDAL seharusnya memiliki indikator social integration dan social preparation, bukan sekadar melihat tanah rusak atau tidak,” tegasnya.
Ia menilai bahwa lemahnya perhatian terhadap aspek sosial telah menyebabkan berbagai kawasan industri berkembang tanpa diikuti proses integrasi yang baik dengan masyarakat di sekitarnya.
“Faktanya, selama puluhan tahun banyak kawasan industri seperti menjadi negara di dalam negara. Itu merupakan kesalahan kita dalam menyusun AMDAL. Walaupun sekarang dari sisi lingkungannya sudah lebih baik, integrasi sosialnya masih harus diperbaiki,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Jumhur juga menyoroti perubahan paradigma pembangunan global yang kini semakin mengarah pada konsep ekonomi hijau (green economy). Menurutnya, isu perubahan iklim, perdagangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati telah menjadi bagian penting dalam arah pembangunan dunia.
Karena itu, ia mengajak kalangan akademisi, mahasiswa, dan praktisi pembangunan sosial untuk memperdalam kajian mengenai perubahan iklim serta mendorong lahirnya indikator ketahanan sosial-ekologis sebagai bagian dari pembangunan sosial di Indonesia.
“Mari kita sambut pembangunan sosial dalam rangka climate change, perubahan iklim, belum lagi biodiversity, Intinya saya mengharapkan teman-teman mendalami, memasukkan indikator ketahanan sosial ekologis itu dalam pembangunan sosial,” ujarnya.
Gagasan yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Bagi kalangan akademisi, isu ini menjadi ruang refleksi sekaligus tantangan untuk terus mengawal kebijakan pembangunan agar lebih berpihak pada masyarakat dan lingkungan