Oleh:
Rumekso Setyadi “Markijok”
Seorang penulis, pemerhati sejarah dan praktisi ekonomi
Dalam logika ekonomi dasar, kepercayaan adalah sumber dari perputaran ekonomi. Bisnis atau usaha dijalankan atas rasa saling percaya.
Orang yang dikenal karena konsistensi, ketepatan, keandalan dan dapat dipercaya, meski tanpa harus punya modal, akan mudah mendapatkan pendana kalau hendak membangun usaha
Disitulah letak kepercayaan, orang menitipkan uangnya karena percaya uangnya akan aman bahkan menghasilkan.
Ignasius Jonan misalnya, dikenal karena kecerdasannya menata transportasi publik yang sebelumnya semrawut seperti kereta api di Indomesia.
Jonan akan dapat dengan mudah mendapatkan kepercayaan publik dan investor seandainya dia membangun bisnis transportasi di masa depan karena rekam jejak yang visioner dan kebijakan revolusionernya sudah dirasakan banyak orang.
Contoh korporasi yang paling nyata adalah BCA, bank swasta yang lebih mendapatkan kepercayaan nasabah dibandingkan bank-bank negara.
Kualitas layanannya, aksi korporasinya tepat dan visinya melampaui zaman.
Maka mitra bisnis BCA pun adalah korporasi yang setara. Kredit macetnya tak setinggi kredit macetnya bank milik negara (himbara).
Inilah bagaimana sebuah kepercayaan akan menumbuhkan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Sedang menuju kemerosotan
Sekarang kita berbicara soal negara dan kepercayaan. Belakangan ini kita menyaksikan indikator nyata ketidakpercayaan investor.
IHSG anjlok, kurva merah dan banyak investor menarik uangnya keluar dalam bentuk dolar.
Akibatnya rupiah terdepresiasi karena dolar semakin langka berputar di dalam negeri.
Sementara kita membutuhkan dolar untuk transaksi ekspor-impor atau membayar hutang.
Kondisi ini akan terus berlanjut dan pengamat sudah mengingatkan pemerintah: hati-hatilah.
Pernyataan Presiden Prabowo bahwa “orang desa tidak pakai dolar” secara harafiah memang benar, tetapi dolar memengaruhi apa yang kita pakai dan makan sehari hari.
Benang untuk pabrik tekstil diimpor memakai dolar. Pakan ayam menggunakan jagung impor yang dibayar dengan dolar.
Bahkan kedelai untuk tahu dan tempe yang kita konsumsi setiap hari dibeli dari eksportir Amerika dengan dolar.
Apa yang dipertontonkan Prabowo sesungguhnya adalah upaya menghibur diri dari masalah ekonomi besar yang sedang menuju kemerosotan.
Suatu keniscayaan dalam sistem ekonomi kapitalistik yang kita anut ketika kepercayaan investor dan pasar hilang.
Sumber masalah semuanya adalah tata kelola ekonomi dan kebijakan negara yang membuat investor memandang Indonesia sebagai tempat penuh resiko. Tidak ada keamanan finansial di sini.
Begitu IHSG melorot dan peringkat resiko investasi Indonesia diturunkan lembaga pemeringkat, berapa uang yang menguap?
Investor beramai-ramai keluar, dolar semakin akan semakin menekan rupiah, dan rupiah pun kian loyo.
Ini baru tahap awal. Hukum pasar pasti berjalan. Ketika permintaan turun ya pasti penawaran turun. Begitulah logika hukum ekonomi.
Dan kita sedang dalam fase turun yang akan terus menurun.
Ibarat pesawat yang bersiap mendarat, pilot dan pramugari akan mengingatkan penumpang untuk menegakkan kursi, memasang sabuk pengaman, dan membuka penutup jendela.
Kira-kira begitu pula kita harus bersiap. Tetapi, apakah presiden harus turun?
Kalau keadaan ekonomi terus memburuk, presiden harus turun, karena sudah tidak dapat kepercayaan. Kita sedang menuju ke sana.
Lalu apa persiapannya?
Pastikan kekuatan-kekuatan yang selama ini mendukung dan turut menciptakan carut-marut kebijakan seperti yang terjadi sekarang ini tidak diberi kesempatan memimpin lagi dan membebani rakyat.
Mereka yang paling bertanggung-jawab atas rusaknya sendi kehidupan bangsa —Jokowi beserta keluarga dan gerbongnya— harus dieksklusi dari panggung politik nasional.
Termasuk pula partai-partai koalisi beserta ketua-ketuanya yang memperlakukan kekuasaan semata sebagai bancakan uang negara.
Maka kaum muda yang progresif harus mempersiapkan diri mengambil alih kepemimpinan nasional, membentuk pemerintahan transisi menuju pemilu demokratis.
Kembalikan roh berbangsa dan bernegara pada UUD 1945 yang berlandaskan demokrasi dan kerakyatan.
Jadikan hukum sebagai panglima. Wujudkan pemerintahan yang transparan dan meritokratis.
Kembalikan mandat reformasi 28 tahun silam: pemerintahan bersih, anti KKN, supremasi sipil di atas militer dan polri sebagai alat keamanan sipil yang mengabdi pada negara bukan pada kekuasaan perseorangan.
Cukup kembalikan ke amanat reformasi yang pernah kita sepakati bersama, tetapi singkirkan mereka yang telah mengkhianatinya sehingga kita mengalami kemunduran ini.
Satu lagi yang tak kalah penting, yaitu jalankan land reform (reforma agraria) dengan seadil adilnya! Itulah kunci kemerdekaan sejati dari warisan kolonialisme.