Oleh:

Nikodemus Nahri Gemsa

Wakil Ketua Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta Periode 2023-2024

Gelombang aksi solidaritas bertajuk Save Papua digaungkan pendukung Persib Bandung atau Bobotoh, sebagaimana diunggah akun instagram kaltimnow.id pada 29 Mei 2026.

Aksi yang menuai beragam respons dan mendapat apresiasi netizen tersebut merupakan bentuk dukungan kemanusiaan bagi masyarakat Papua.

Selain itu, gelombang demonstrasi juga muncul dari kalangan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa/i Kabupaten Puncak Jaya (IPMAPUJA)  serta ikatan Pelajar dan Mahasiswa Puncak (IPMAP) se-Jawa Bali.

Dalam aksi serentak yang berlangsung pada 27 April 2026 itu mereka menyerahkan data korban dan meminta pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengusut tuntas peristiwa penembakan di Kabupaten Puncak yang menewaskan 15 warga sipil di daerah Kembru dan Pogma dalam Komando Operasi (Koops) penindakan yang dilakukan TNI pada 12-15 April 2026.

Menanggapi hal tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan seluruh data akan dihimpun dan diproses sesuai kewenangan dengan melibatkan Komnas HAM dalam pemantauan dan penyelidikan.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk mengungkap pelaku dan menindak secara hukum setiap pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil.

Mirisnya, pada saat yang bersamaan, sebagian besar masyarakat di Papua sendiri justru larut dalam euforia Piala Dunia 2026.

Jalan-jalan disemarakkan sorak-sorai konvoi besar-besaran. Bendera dikibarkan sebagai simbol dukungan terhadap tim favorit.

Perayaan atas turnamen yang digelar empat tahun sekali itu tentu bukan sesuatu yang salah. Masyarakat berhak menikmati hiburan, kebersamaan, dan kegembiraan yang dibawa oleh sepak bola.

Tetapi, yang disayangkan bahwa antusiasme yang begitu tinggi atas ajang olahraga tersebut tidak tampak ketika berbicara mengenai persoalan mendasar yang selama ini terjadi di Papua selama bertahun-tahun.

Padahal energi kolektif kita sebagai orang Papua seharusnya lebih banyak tersedot untuk kebutuhan akan dialog bagi penyelesaian masalah pelanggaran HAM, konflik agraria, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata serta hilangnya ruang hidup akibat masuknya berbagai proyek pembangunan atau investasi yang terus menerus mengeksploitasi sumber daya Papua.

Itu sesungguhnya jauh lebih penting, serius, dan mendasar yang menuntut keberanian dari seluruh elemen bangsa Papua untuk menyuarakannya, karena sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari dan nasib generasi yang akan datang.

Karena itu, kesadaran kritis, kepedulian sosial dan partisipasi publik di Papua perlu terus diperkuat.

Dengan demikian, masyarakatnya tidak hanya berpartisipasi dalam perayaan seremonial sesaat atau tren yang berlalu beberapa hari tetapi juga mampu bersatu dalam memperjuangkan keadilan, menjaga tanah yang menjadi sumber kehidupan, serta memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat dan berpihak kepada mereka yang rentan dan terpinggirkan.