Labuan Bajo, Ibu Kota Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, telah menjadi salah satu destinasi pariwisata yang paling populer dan diminati di Asia Tenggara.
Pesona alamnya yang memukau, dan tak kalah penting keberadaan Taman Nasional Komodo (TNK) dan sang penghuni Komodo Dragons (Komodo), telah menarik ribuan wisatawan dari seluruh penjuru dunia setiap tahunnya. Labuan Bajo telah menjadi salah satu destinasi pariwisata yang paling populer di Indonesia, dengan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Dikutip dari kompas.com, data Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Budaya Kabupaten Manggarai Barat Pius Baut mengungkapkan, tercatat 30.078 wisatawan mengunjungi Labuan Bajo, kita dapat melihat tren pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo selama periode Januari-Maret 2023.
Angka-angka ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar pertumbuhan pariwisata di wilayah tersebut.
Tingkat Kemiskinan Masih Relatif Tinggi
Akan tetapi, pertumbuhan pariwisata di Manggarai Barat berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan di kabupaten Manggarai Barat yang masih relatif tinggi.
Sekitar 17% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dari total 256.566 jumlah penduduk pada tahun 2023 (BPS Manggarai Barat).
Indikator BPS dalam mendata penduduk miskin adalah mereka yang pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di hitung dari pengeluaran per kapita per penduduk atau sekitar Rp405.000 setiap bulan. Penduduk yang rata-rata pengeluaran di bawah itu di kategorikan sebagai penduduk miskin. Indikator World Bank pada basis perhitungan baru menetapkan garis kemiskinan ekstrem menjadi US$ 2,15 per orang per hari atau Rp32.745 per hari (cnbcindonesia.com).
Eksploitasi di Banyak Sektor
Namun, di balik keindahannya, Labuan Bajo juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan eksploitasi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pertumbuhan pariwisata yang pesat telah menyebabkan tekanan besar pada ekosistem alam Labuan Bajo. Pembangunan infrastruktur pariwisata, seperti hotel, restoran, dan jalan raya, telah merusak habitat alami dan mengganggu kehidupan satwa liar, termasuk komodo dan spesies lainnya. Selain itu, praktek-praktek seperti pencemaran air dan penggunaan plastik sekali pakai juga telah meningkatkan beban lingkungan di daerah tersebut.
Menurut data dari WWF Indonesia, sekitar 35% terumbu karang di sekitar Labuan Bajo telah rusak akibat aktivitas manusia, termasuk wisata bahari yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem laut yang kaya di daerah tersebut.
Pertumbuhan pariwisata di Labuan Bajo telah meningkatkan ekonomi lokal, tetapi sebagian besar manfaatnya masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu dan pihak-pihak tertentu. Industri pariwisata didominasi oleh perusahaan besar atau investor asing, sementara sebagian besar masyarakat lokal terbatas pada pekerjaan yang tidak terlalu menguntungkan, seperti buruh bangunan atau tenaga kerja kasar lainnya.
Hal ini menciptakan pola eksploitasi ekonomi di mana sebagian kecil orang atau entitas mengambil keuntungan besar dari industri pariwisata, sementara sebagian besar masyarakat lokal tidak menerima manfaat yang sepadan.
Pertumbuhan pariwisata juga telah menyebabkan masalah sosial di Labuan Bajo. Meskipun ada peningkatan pendapatan dari pariwisata, namun distribusi manfaatnya cenderung tidak merata.
Sebagian kecil orang atau perusahaan yang menguasai industri pariwisata sering kali mendapatkan keuntungan yang besar, sementara sebagian besar penduduk lokal tetap hidup dalam kemiskinan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan sosial yang dalam, memperburuk kesenjangan antara kaya dan miskin di daerah tersebut.
Di balik gemerlapnya pariwisata super premium di Labuan Bajo, kepentingan masyarakat lokal setempat harus menjadi prioritas utama pemerintah. Keuntungan pendapatan pariwisata harus sepenuh-penuhnya untuk kebaikan bersama bukan untuk segelintir saja.
Ditulis oleh Suryadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) ‘APMD’ Yogyakarta